PERAN TOPDAM VI/MULAWARMAN DALAM LATIHAN KESIAPSIAGAAN OPERASIONAL (LKO) KODAM VI/MULAWARMAN

     Sebagai salah satu unsur pendukung, Topdam VI/Mulawarman memainkan peran penting dalam pelaksanaan LKO ini. Topdam VI/Mulawarman bertanggung jawab menyiapkan Peta Tactical Floor Game (TFG) yang dibutuhkan dalam Latihan Mako, yang meliputi peta tematik wilayah Kodam VI/Mulawarman. Peta ini mencakup wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan peta citra wilayah Martapura di Kodim 1006/Banjar Korem 101/Antasari. Peta-peta tersebut disiapkan guna mendukung koordinasi dan visualisasi taktis pada Latihan Mako.

     Latihan Mako dilaksanakan di Aula Kodam VI/Mulawarman, dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Kodam VI/Mulawarman mulai dari Pangdam dan Kasdam VI/Mlw beserta Staf dan beberapa Kabalakdam VI/Mlw. Dalam Latihan Mako, berbagai aspek perencanaan strategis disimulasikan, meliputi menerima tugas, analisa tugas, menyusun petunjuk pelaksanaan dan prinsip pelaksanaan, pengembangan dan penentuan COA (Course of Action), dan menyusun rencana operasi.

      Pelaksanaan kegiatan mencakup beberapa tahapan penting, seperti penimbulan situasi oleh perangkat latihan, taklimat dari Panglima TNI, serta penyusunan dan penyampaian keputusan kepada Panglima. Selain itu, revisi dan penyampaian Rencana Operasi “Mandau Manuntung-25” dilakukan sebagai bagian dari latihan ini.

      Latihan Lapangan dilaksanakan di Martapura, wilayah Kodim 1006/Banjar Korem 101/Antasari. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur seperti TNI AD (650 personel), Lanal Banjarmasin (50 personel), Lanud Banjarmasin (50 personel), serta Bulsi (200 personel). Tujuan latihan lapangan ini adalah untuk menguji kesiapan operasi dalam menangani konflik sosial di lapangan. Latihan lapangan ini mencakup materi persiapan latihan lapangan yang meliputi gelar pasukan, penyampaian Perintah Operasi (PO), dan pengawasan dan pengendalian. Adapun untuk materi latihan lapangan metiputi teknik, prosedur, dan mekanisme permintaan serta pemberian bantuan kepada pemerintah daerah dalam penanganan konflik sosial serta     komando, kendali, komunikasi, komputerisasi, dan informasi dalam operasi.

      Tahapan pelaksanaan di lapangan meliputi pemeriksaan kesiapan personel, materiil, serta peralatan. Kegiatan lapangan yang dilaksanakan di antaranya adalah penghentian kekerasan fisik, pembatasan area konflik, penyelamatan dan evakuasi korban, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.